Bertugas menyelenggarakan kegiatan penugasan khusus yang meliputi penyiapan dan penunjukan personel Polri yang akan melaksanakan penugasan khusus di dalam negeri.

Penugasan Anggota Polri di dalam negeri dilaksanakan pada:

• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
• Kementerian/lembaga/badsin/komisi;
• Organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia
• Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
• Instansi tertentu atas persetujuan Kapolri.

Jabatan dalam penugasan Anggota Polri di dalam negeri meliputi:

• Jabatan struktural; dan
• Jabatan fungsional.

Jabatan Struktural:

• Kementerian/ lembaga/badan/komisi;
• Organisasi intemasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia;
• BUMN atau BUMD; dan
• Instansi tertentu atas persetujuan Kapolri.

Jabatan Fungsional:

• Rumpun jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• LO;
• Staf ahli/staf khusus;
• Konsultan/staf pengamanan;
• Ajudan;
• Personel pengamanan dan pengawalan pejabat negara; dan
• Negara atau organisasi internasional lain.

Penugasan sebagai ajudan atau personel pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara diberikan kepada:

• Pejabat Negara Republik Indonesia Republik Indonesia;
• Pejabat negara asing yang berkedudukan di Indonesia;
• Mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
• Suami atau istri Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
• Kepala badan/lembaga/komisi;
• Calon Presiden dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia; atau
• Pejabat lainnya atas persetujuan Kapolri.

Pejabat Negara Republik Indonesia meliputi:

• Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
• Ketua/Wakil Ketua MPR;
• Ketua/Wakil Ketua DPR dan DPD;
• Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung;
• Hakim Agung;
• Ketua/Wakil Ketua Meihkamah Konstitusi;
• Ketua/Wakil Ketua Komisi Yudisial;
• Ketua/Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
• Menteri atau pejabat setingkat Menteri;
• Gubernur/Wakil Gubenur; dan
• Bupati atau Walikota.