Subbag Dalam Negeri

blog image

Bertugas menyelenggarakan kegiatan penugasan khusus yang meliputi penyiapan dan penunjukan personel Polri yang akan melaksanakan penugasan khusus di dalam negeri.

    Penugasan Anggota Polri di dalam negeri dilaksanakan pada:

  • Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
  • Kementerian/lembaga/badsin/komisi;
  • Organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia
  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
  • Instansi tertentu atas persetujuan Kapolri.

    Jabatan dalam penugasan Anggota Polri di dalam negeri meliputi:

  • Jabatan struktural; dan
  • Jabatan fungsional.

    Jabatan Struktural:

  • Kementerian/ lembaga/badan/komisi;
  • Organisasi intemasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia;
  • BUMN atau BUMD; dan
  • Instansi tertentu atas persetujuan Kapolri.

    Jabatan Fungsional:

  • Rumpun jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • LO;
  • Staf ahli/staf khusus;
  • Konsultan/staf pengamanan;
  • Ajudan;
  • Personel pengamanan dan pengawalan pejabat negara; dan
  • Negara atau organisasi internasional lain.

    Penugasan sebagai ajudan atau personel pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara diberikan kepada:

  • Pejabat Negara Republik Indonesia Republik Indonesia;
  • Pejabat negara asing yang berkedudukan di Indonesia;
  • Mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
  • Suami atau istri Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
  • Kepala badan/lembaga/komisi;
  • Calon Presiden dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia; atau
  • Pejabat lainnya atas persetujuan Kapolri.

    Pejabat Negara Republik Indonesia meliputi:

  • Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
  • Ketua/Wakil Ketua MPR;
  • Ketua/Wakil Ketua DPR dan DPD;
  • Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung;
  • Hakim Agung;
  • Ketua/Wakil Ketua Meihkamah Konstitusi;
  • Ketua/Wakil Ketua Komisi Yudisial;
  • Ketua/Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
  • Menteri atau pejabat setingkat Menteri;
  • Gubernur/Wakil Gubenur; dan
  • Bupati atau Walikota.